Senin, 21 Februari 2011

Strategi Politik Umar Ibnu Khatab

PENDAHULUAN

Ada pertanyaan mendasar tentang kompatibilitas Islam dengan modernitas, atau lebih spesifik sistem politik Islam dengan sistem politik kontemporer, yakni demokrasi. Mainstream pengamat asing seperti Samuel Huntington, Soner Cagaptay, dan Rohan Gunaratna meragukan kompatibilitas tersebut. Bagi mereka, Islam dan pemeluk Islam tidak ubahnya sekumpulan orang barbar, pecinta perang (war hawkish) yang berambisi menundukkan dunia dengan pedang dan membangun pemerintahan teokrasi dunia yang menindas para perempuan, kalangan minoritas dan Non Muslim.

Dunia kini sebenarnya berada dalam realitas perang ide (battle of ideas) antara front Barat yang menjunjung demokrasi dan kebebasan melawan front Islam yang hendak memberangus kebebasan dan demokrasi serta menggantikannya dengan ‘pemerintahan dunia’ (kekhalifahan) yang menindas.

Dalam praksisnya, perbenturan ini terformulasikan dalam strategi perang anti terror (war on terror) yang diprakarsai Bush dan para komprador neoconnya namun sayangnya kini dilanjutkan Obama. Meksi demikian, tidak kurang juga para pengamat yang berpendangan positif tentang koherensi Islam dengan sistem demokrasi, seperti Greg Fealy dan John Esposito. Dalam pandangan mereka, nilai-nilai Islam dapat memberikan kontribusi bagi adanya dialog dan titik temu yang bersifat menjembatani. Bagi mereka, kebangkitan kekuatan politik Islam adalah sesuatu yang tidak dapat dibendung maka langkah terbaiknya membuka kran dialog dan kesepahaman bagi kepentingan membangun dunia yang lebih baik.

Pun dari kalangan Islam. perdebatan tentang isu diatas juga tidak kalah kerasnya. Satu pihak, terdapat kelompok yang habis-habisan menentang upaya ‘penyamaan’ Islam dengan nilai-nilai modernitas tadi. Mereka memandang demokrasi dan sistem politik kontemporer -karena tidak lahir dari rahim Islam maka dianggap bertentangan dengan Islam. Kelompok ini menegasikan sama sekali proses pembelajaran. Kita patut mengakui bahwa sejarah Islam kontemporer miskin dengan pengalaman dan sekaligus praktek pengelolaan negara secara modern dan lebih dekat dengan prinsip keadilan. Satunya peninggalan yang dianggap modern dan adil adalah sistem milliyet yang merupakan warisan dinasti Usmani. Alih-alih, kelompok ini mencoba mengkonstruksikan kekhilafahan sebagai gagasan negara Islam ideal, yang harus 100 persen sesuai dengan praktek masa lalu, tidak kurang dan tidak lebih, baik dalam konteks kelembagaan negara maupun praktek kepemimpinan.

Akibatnya, kita kesulitan memisahkan mana substansi Islam dan bukan, mana yang menjadi prinsip baku (tsawabit) dan mana yang bersifat berubah (mutaghayyirat). Rentang 14 abad, tentunya sudah cukup menjadi dalil pentingnya upaya-upaya reformatif dalam masalah-masalah sosial politik kita. Cukup bagi kita mengadopsi kecerdasan politik Umar Ibnu Khattab yang meloloskan tuntutan politik kalangan Nasrani Bani Najjar untuk mencabut kebijakan jizyah dan menerapkan kebijakan yang sama dengan kaum Muslimin.

Dalam konteks sekarang ini, boleh jadi tuntutan tersebut dapat dipersepsikan sebagai protes atas diskriminasi politik. Umar tahu benar membedakan antara substansi dan bukan, selain tidak hendak terjebak kepada perdebatan terminologi. Pihak kedua adalah kelompok yang menundukkan Islam demi kepentingan interpretasi asing dan bahkan bertentangan dengan Islam. Mereka menyediakan diri mereka menginterpreasikan Islam dengan bentuk modernitas yang sesat dan lebih jauh mendekontruksikan Islam dengan cara-cara yang sangat tercela. Kelompok ini sejatinya lahir dari para intelektual muda yang gelisah dengan malaise panjang umat. Mereka hendak mendobrak kebekuan dengan membangun kritisisme umat, namun saying kritisisme itu kebablasan. Bagi mereka, agama harus dipisahkan dari negara dan praktek dan kebebasan (tidak) beragama merupakan merupakan urusan sangat individual yang tidak dapat dicampuri siapapun.

Kita tentunya tidak hendak membangun sinisme yang sama seperti Huntington dan kawan-kawan. Kita perlu membangun jalan baru, memahami agama dengan ‘baik’ dan membangun cara berpikir yang kritis namun konstruktif. Mengutip Syaikh Yusuf Qaradhawi, kaum Muslimin perlu memadukan unsur nash (revelation) dengan akal (reasoning). Membangun akal (reasoning) membutuhkan proses interaksi, sikap terbuka dan transformasi pengetahuan secara terus menerus dengan lingkungan sekitarnya sehingga kita dapat secara optimal dalam ‘berijtihaj’. Proses ini pula, yang saya yakin mampu melahirkan pemikiran jenial Syaikh Ibnu Taimiyyah dalam melihat praktek sistem politik Islam secara lebih jernih. Menurut beliau, implementasi keberagamaan kita adalah kewajiban menjalankan syariah sedangkan substansi Syariah terletak kepada kewajiban menegakkan keadilan. Oleh karena itu, beliau menegasikan eksistensi khilafah sebagai satu-satunya konstruksi politik sah dalam Islam. Apapun bentuknya sepanjang menggaransi pelaksanaan penegakan syariah Islam dan merealisasikan prinsip keadilan maka benar dalam pandangan agama. Jalan ini tidak pelak membuka ruang diskusi, dialog dan pembelajaran. Rekonstruksi ini tak pelak juga membutuhkan elemen kreatif dan inovatif gerakan Islam dalam berhidmad kepada umat. Di bagian epilog buku ini, saya sertakan beberapa kumpulan tulisan saya khusus mengamati proses kreatif dan inovatif kalangan muda Turki yang sukses memecah kebuntuan sehingga gerakan Islam mampu membuat lompatan-lompatan besar. Diantaranya, mampu menelikung syhawat militer sekuler untuk melakukan tradisi kudeta.

Tulisan ini adalah proses analitik dan sekaligus kreatif. Analitik karena melibatkan proses penyaringan sekian banyak pandapat para ulama dan saya hanya mengambil pendapat para ulama yang saya pandang dekat dengan pandangan kontemporer, sedangkan kreatif karena saya mencoba memberi cara pandang lain (out of box) didalam melihat isu ini (kasus Turki).

Tidak ada gading yang tak retak. Tulisan ini saya yakin menyimpan banyak hal yang patut ‘didiskusikan’. Dengan segala kerendahan hati, saya siap menerima kritik, saran dan masukan. Rasa terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran penerbit Era intermedia, terutama Ustadz Wahid Ahmadi dan Ustadz Cahyadi yang memberikan kesempatan saya mengekspresikan gagasan dan ide saya, demikian pula tidak lupa kepada isteri tercinta, Khotimatul Khusna dan ananda Dhiya, Yunus, Naja, Hannan dan Hasan yang sangat mendukung dan mengerti dengan ‘kesibukan’ saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan itu.

Ruang Kelas SDN 102/V Senyerang Memprihatinkan





.

udah Miring, Belum Pernah Direhab
SENYERANG - Sudah mobilernya banyak yang rusak. Juga tiga ruang kelas milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 102/V Kecamatan Senyerang sangat membahayakan  pelajar. Sebab, kondisi ruangan belajar tersebut nyaris roboh. Meski membahayakan, pihak sekolah tetap melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa di tiga ruangan tersebut.
Kepala SDN 102/V Saipul kepada harian ini, kemarin (10/2), membenarkan fakta itu. Penyebabnya, sejak didirikan tahun 1980, SDN 102/V tidak pernah direhab.
“Kalau ada perbaikan, kondisinya pasti tidak seperti ini (miring),” ujarnya.
Saipul juga sadar akan bahaya dari ketiga bangunan belajar sekolahnya itu. “Bisa roboh sewaktu-waktu. Apalagi saat cuaca buruk, kami takut bangunan tersebut roboh ketika siswa sedang belajar,” katanya.
Meski menyadari hal itu, Saipul dan majelis guru SDN 102/V tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa khawatir dan terus berharap tidak terjadi apa-apa.
Karena tidak bisa memperbaiki ketiga bangunan itu, Saipul mengirimkan surat resmi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Barat. Dalam surat tersebut, dia mengharapkan dinas segera memperbaiki ketiga ruangan belajar yang miring itu.
“Kita sudah sampaikan ke Dinas, mudah-mudahan terealisasi,” kata dia.
Terpisah, Kepala Unit Pelayanan Dasar (UPTD) Kecamatan Senyerang, Salifri mengatakan, ada beberapa sekolah yang telah diajukan ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten tanjab barat. Usulan itu untuk merehab sejumlah ruang kelas yang tidak layak untuk ditempati lagi.
“Kami telah ajukan beberapa sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Senyerang ini sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan,” kata Salifri.
Pelajar Belajar Di Rumah Dinas
Sementara itu, pelajar SDN 10/V Senyerang terpaksa menggunakan rumah dinas kepala sekolah untuk ruang belajar. Keterangan yang dihimpun harian ini, di SD ini hanya memiliki enam ruang belajar. Sementara, jumlah kelompok belajar sebanyak 11 kelompok.
“Makanya kami gunakan rumah dinas dan ruangan perpustakaan untuk tempat belajar siswa,” kata Kepala SDN 10/V kepada harian ini.
Kendati telah menggunakan rumah dinas kepala sekolah ditambah ruang perpustakaan, masih juga pelajar kelas satu dan dua masuk secara bergiliran. “Sampai kini masih kekurangan kelas untuk pelajar,” terangnya.
Dia menuturkan, sejak 2003 sekolah dasar ini tidak pernah mendapat bantuan dari Pemkab Tanjab Barat. Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas. “Ya fasilitas saja kurang, gimana mutu pendidikan semakin baik,” tandasnya.(*)

Kasus Sengketa Lahan Senyerang Menemui Titik Terang

undefined
Petani VS PT WKS ? (foto:dok)
SENYERANG – Sengketa perebutan lahan antara petani Senyerang, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dengan PT Wira Karya Sakti (WKS) sepertinya akan terjawab dalam waktu dekat.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Tanjabbar, Katamso, saat berkunjung ke Senyerang, Jum'at (11/2). Menurut Katamso, rekomendasi menteri kehutanan (menhut) tentang lahan yang diperebutkan sudah keluar.
Rekomendasi itu akan disampaikan langsung oleh Asisten II Pemprov Jambi, Senin pekan. Katamso datang ke Katamso datang ke Senyerang bersama Kepala Dinas Kehutanan dan sejumlah anggota DPRD Tanjabbar.
Katamso minta masyarakat bersabar. Ia yakin masalah lahan tersebut akan selesai. Pemkab setempat akan membantu menyelesaikan konflik yang sudah berlarut-larut itu.
"Secara tekhnis saya belum tahu hasil rekomendasinya. Silahkan tanya ke dinas kehutanan, mudah-mudahan masalah ini akan selesai. Apalagi selama ini kita tidak ada hutang budi dengan PT.WKS,” ungkap Katamso, Jumat (11/2).
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjab Barat, Dadang Suhendar mengakui bahwa rekomendasi dari Menhut sudah keluar. Katanya, surat tersebut masih di Jakarta dan belum sampai ke Asisten II Provinsi Jambi.
Setelah rekomendasi itu diterima, tim kabupaten bersama tim provinsi akan rapat kembali membahas rekomendasi tersebut. Katanya, sekitar 2000 hektar yang telah direkomendasikan menhut untuk dimitrakan dengan masyarakat senyerang.
“Lahan itu berada di luar kawasan hutan, dan berstatus APL. Nanti WKS akan siap membangunnya, di kawasan yang dimitrakan sesuai dengan rekomendasi Menhut,” ungkap Dadang.
Dadang menambahkan, bahwa tim verifikasi akan turun mengecek lahan yang telah dimitrakan sesuai dengan rekomendasi Menhut RI. Tim verifikasi akan didampingi tim dari Kabupaten Tanjab Barat.
“Setelah rekomendasi itu kita terima, maka akan dibentuk tim verifikasi,” tukasnya.
Indik perwakilan warga senyerang mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah cukup bersabar. Seperti yang dijanjikan Asisten II, bahwa rekomendasi akan diterima pada Jumat (11/02). Nyatanya, sampai kini hasil itu belum ada.
Mengenai tim verifikasi yang akan dibentuk, Indik mengatakan tim verfikasi pada Desember 2010 lalu telah dibentuk. Katanya, warga hanya menginginkan rekomendasi itu diterima diatas lahan.
“Kalau harus bentuk tim verifikasi, berarti ada udang dibalik batu. Kami hanya ingin bukti, dan benar-benar kalau rekomendasi itu ada,” ungkapnya.
Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Suhatmeri mengatakan akan tetap mengawasi proses penyelesaian lahan ini. Dewan akan mengawal jika tim verifikasi meninjau ke lapangan. Mengenai rekomendasi menhut, dia mengharapkan masyarakat bisa menerima apapun hasilnya.
“Kita harapkan masyarakat untuk bersabar, dan rekomendasi ini sudah keluar tapi belum diserahkan ke masyarakat. Namun begitu, kita tetap membantu mengawasi proses penyelesaian ini,” tandas ketua Komisi I ini.
Istri Almarhum Minta Perhatian Pemda Dalam pertemuan kemarin, dihadapan Wabup, istri korban penembakan, Ahmad Adam Bin Syafri, meminta pemerintah daerah memperhatikan nasib mereka. Sampai kini sepeninggalan Adam, empat anaknya terpaksa membutuhkan biaya sekolah.
“Pak tolonglah dibantu, kasihan anak-anak saya,” kata Elvi, istri Almarhum dihadapan Katamso.
Almarhum sebelum meninggal bekerja sebagai pengrajin perabot. Penghasilannya setiap hari tidak menentu. Sekitar 08 November 2010, Adam akhirnya melepaskan nafas terakhir karena terkena peluru saat aksi pemblokadean lalu lintas sungai di Kecamatan Senyerang.
Wabup Tanjab Barat, Katamso, mengatakan akan menyampaikan kepada Bupati Tanjab Barat, Usman Ermulan. Dia mengaku prihatin, apalagi Almarhum meninggalkan empat orang anak yang membutuhkan biaya untuk sekolah.
“Saya akan sampaikan ke pak Bupati, untuk bantuan bea siswa anak almarhum,” kata dia.

Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Guru

1.      Persyaratan Umum
a.     Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007.
b.     Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
1) bagi yang bukandari guru harus diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
2) bagi yang diangkatsetelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru tetapi memiliki pengalaman formal sebagai guru.
Contoh 1:
Seorang pengawas A yang tidak pernah menjadi guru dialihtugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan September 2008. Pengawas A dapat mengikuti sertifikasi guru karena diangkat sebagai pengawas sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan.
Contoh 2:
Seorang pengawas B dialihtugaskandari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan Mei 2009. Pengawas B memiliki pengalaman mengajar selama 15 tahun sebagai guru Olahraga. Pengawas B dapat mengikuti sertifikasi guru meskipun diangkat sebagai pengawas setelah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan karena pengawas B tersebut pernah menjadi guru.
Contoh 3:
Seorang pengawas C yang tidakpernah menjadi guru dialihtugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan Mei 2009. Pengawas C tidak dapat mengikuti sertifikasi guru karena diangkat sebagai pengawas bukan dari guru setelah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan.
c.    Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
d.     Pada tanggal 1 Januari 2011 belum memasuki usia 60 tahun.
e.     Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
2.     Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio
a.     Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
b.     Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 5 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru. (Contoh perhitungan masa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta pada Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, BAB III)
c.      Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
1)     Pada 1 Januari 2010 mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
2)     mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
3.      Persyaratan Khusus untuk Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung
a.    Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
b.   Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Syarat Pengajuan Sertifikasi Guru

1.      Persyaratan Umum
a.     Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007.
b.     Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
1) bagi yang bukandari guru harus diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
2) bagi yang diangkatsetelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru tetapi memiliki pengalaman formal sebagai guru.
Contoh 1:
Seorang pengawas A yang tidak pernah menjadi guru dialihtugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan September 2008. Pengawas A dapat mengikuti sertifikasi guru karena diangkat sebagai pengawas sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan.
Contoh 2:
Seorang pengawas B dialihtugaskandari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan Mei 2009. Pengawas B memiliki pengalaman mengajar selama 15 tahun sebagai guru Olahraga. Pengawas B dapat mengikuti sertifikasi guru meskipun diangkat sebagai pengawas setelah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan karena pengawas B tersebut pernah menjadi guru.
Contoh 3:
Seorang pengawas C yang tidakpernah menjadi guru dialihtugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan Mei 2009. Pengawas C tidak dapat mengikuti sertifikasi guru karena diangkat sebagai pengawas bukan dari guru setelah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan.
c.    Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
d.     Pada tanggal 1 Januari 2011 belum memasuki usia 60 tahun.
e.     Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
2.     Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio
a.     Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
b.     Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 5 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru. (Contoh perhitungan masa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta pada Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, BAB III)
c.      Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
1)     Pada 1 Januari 2010 mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
2)     mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
3.      Persyaratan Khusus untuk Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung
a.    Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
b.   Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Pemikiran Ateis

Ateis

Ateis adalah orang yang melihat dunia dalam sudut pandang ateisme.
Berikut adalah definisi ateis yang diberikan pada mahkamah agung AS dalam kasus Murray v. Curlett, 374 U.S. 203, 83 S. Ct. 1560, 10 L.Ed.2d (MD, 1963), untuk membuang pembacaan injil dan doa di sekolah negeri AS.
Ateis mencintai sesama manusia, bukan Tuhan.
Ateis percaya kalau 'surga' adalah sesuatu yang harus kita usahakan sekarang – di bumi ini agar semua manusia dapat menikmatinya.
Ateis percaya kalau ia tidak dapat dibantu dengan doa tapi ia harus menemukan kesadaran dalam dirinya, dan kekuatan, untuk menghadapi kehidupan, berjuang, mengatasinya, dan menikmatinya.
Ateis percaya kalau hanya dalam pengetahuan dirinya sendiri dan sesama manusia ia dapat memahami hal-hal yang dapat membantu pemenuhan potensi dirinya dalam hidup.
Ateis ingin mengenal dirinya sendiri dan sesama manusia, bukan mengenal tuhan.
Ateis percaya bahwa kita harus membangun rumah sakit, bukan rumah ibadah.
Ateis percaya kalau waktu harus dimanfaatkan bukan untuk dibuang percuma dalam bentuk ibadah.
Ateis berjuang untuk keterlibatan dalam kehidupan dan tidak melarikan diri pada kematian.
Ateis ingin agar penyakit ditaklukkan, kemiskinan dilenyapkan, perang dihentikan.
Ateis ingin manusia saling memahami dan mengasihi sesama manusia.
Ateis ingin hidup secara etis.
Ateis percaya kalau kita tidak dapat bertopang pada tuhan atau doa atau harapan hilangnya masalah di hidup sesudah mati.
Ateis percaya kalau kita bertanggungjawab pada keselamatan sesama manusia, hidup kita sendiri, dan alam ini, dan hal itu harus dilakukan sekarang dan saat ini juga.

Tokoh-tokoh ateis terkenal

Peradaban Merlung & Tungkal Ulu

Sebelum Penulis mengurai lebih jauh menulis tentang Asal Usul peradaban Merlung Tungkal Ulu, Permohonan maaf apabila dalam tulisan ini ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ini dikarenakan penulis bukanlah ahli sejarah juga bukan sesepuh yang memang mengetahui lebih jauh tentang Asal Usul peradaban Merlung Tungkal Ulu, tulisan ini hanyalah sebatas pendapat penulis tentang Asal Usul peradaban Merlung Tungkal Ulu dengan melihat sejarah – sejarah wilayah Merlung Tungkal Ulu, Tanjab Barat dan Jambi dari berbagai sumber dan pendapat arkeolog (sistem googling)

Sebagaimana kita ketahui Tanjung Jabung Barat merupakan satu –satunya Kabupaten yang sungai – sungainya tidak bermuara ke Sungai Batang Hari, semua sungai yang ada di Tanjung Jabung Barat menyatu di sungai Pengabuan, selain itu kabupaten ini merupakan kabupaten paling heterogen penduduknya di Provinsi Jambi. Kita Ketahui Kerajaan melayu tua di jambi pada abad ke 7 M itu berada di wilayah aliran batang hari sedangkan dahulu tranportasi utama adalah melalui sungai namun ini tidak memungkinkan kalu orang – orang zaman kerajaan melayu tua sudah memiliki pengetauan yang maju yang memungkinkan kekuasaan sampai kepedalam.


Dari riwayat berdasarkan kerapatan/musyawarah dari para Penghulu, Kepala dusun, dan Rio Marga Tungkal Ulu pada tahun 1968 akhir yang dilaksanakan selama 7 hari 7 malam di Pelabuhan Dagang. Adapun nara sumbernya berasal dari sesepuh, orang tuo-tuo dan salah satunya Rio Lubuk Bernai yang tertuo yaitu Rio Muhammad Aji, dari Merlung yaitu Hamzah bin H Tayeb, dari Lubuk Kambing Rio Sigeh, dari Penyabungan yaitu Penghulu Zulkifli, dari Dusun Mudo yaitu Raden Ibrahim, Pelabuhan Dagang yaitu H. Abdullah Riva’I dan lain-lain yang tidak di sebutkan satu persatu namanya, kemudian diceritakan kembali oleh Ketua Lembaga Adat Kecamatan Merlung (Rajo Bujang) yang pada waktu itu juga terlibat dalam kerapatan/musyawarah tersebut. Sedangkan nara sumber dari Tungkal Ilir didapat dari Ketua Lembaga Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu H.Nangyu dan hasil tulisan dari Thamrin Busra yang nara sumbernya juga berasal dari H. Nangyu, H.Hasan, Guru H.Thaib dan M.Thahir (mantan Penghulu Betara Kanan). menyebutkan kalau merlung berasal Pariang Padang Panjang yang disebut kelompok 199 dipimpin Datu Andiko (baca sejarah Merlung sebelumya) dan sebelum masuknya utusan Raja Johor. namun sebelumnya merlung - Tungkal Ulu sudah dihuni oleh manusia seperti di Merlung, Tanjung Paku, Suban yang sudah dipimpin oleh seorang Demong dikatakan berasal dari Aceh/ Samudra Pasai. Kelompok ini peninggalan zaman kerajaan hindu singosari atau mungkin sriwijaya atau Peninggalan dari bagian Kerajaan Melayu Kuntala.

Dalam tulisan ini penulis hanya mengeluarkan pendapat asal usul peradaban Merlung - Tungkal Ulu di bawah abad 17 Masehi. Memberikan pendapat tentang penduduk yang ada sebelum kedatangan kelompok 199 merupakan peninggalan dari Kerajaan Melayu Kuntala dibawah takhlukan singosari.

Kalau memang penduduk yang telah ada sebelum kedatangan rombongan 99 yang dipimpin Datuk Andiko berasal dari peninggalan kerajaan Melayu Kuntala, ini menunjukan peradaban merlung telah ada antara abad 5 M sampai dengan 7 M meningat kerajaan melayu kuntala atau kantoli telah berdiri sekitar abad 5 - 6M dan Pada abad ke-7 kerajaan ini menghilang, mungkin dikarenakan munculnya dua kerajaan lain di pantai timur Sumatera yakni; Malayu (Jambi) dan Sriwijaya (Palembang). Mungkinkah kerajaan Melayu Kuntala memang berada di daerah ini sebagaimana pendapat Mulyanan (1981), toponim Kan-to-li sama dengan Kuntala atau Tungkal. Jadi kerajaan Kan-to-li berada di pedalaman sungai Tungkal, Jambi. Negeri Kan-to-li telah tenggelam pada permulaaan abad ke-7 masehi. Coba kita simak hasil search engine penulis berikut ini:

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


Kerajaan Kandali
Kerajaan Kandali atau Kantoli merupakan kerajaan yang belum dapat diidentifikasi lokasi keberadaannya. Mayoritas sejarawan berpendapat, Kandali (Kuntala) terdapat di pantai timur Sumatera di sekitar Jambi sekarang. Kerajaan ini muncul pada abad ke-5 - 6 Masehi, dimana hal ini merujuk dari sumber Cina, yang menyatakan bahwa Kan-to-li (Kandali) telah berkali-kali mengirim utusan mulai tahun 441 – 563 Masehi. Pada abad ke-7 kerajaan ini menghilang, mungkin dikarenakan munculnya dua kerajaan lain di pantai timur Sumatera yakni; Malayu (Jambi) dan Sriwijaya (Palembang).

Asal Usul

Menurut S. Sartono (1992), akibat dari pendangkalan Teluk Wen diduga telah menyebabkan sulitnya kapal-kapal dagang untuk merapat sampai ke pelabuhan Muara Tebo, sehingga fungsi pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan samudera tidak lagi dapat dipertahankan. Negara Koying sebagai penguasa wilayah Teluk Wen terpaksa memindahkan pelabuhan dagang dari Teluk Wen ke darah pantai timur di sekitar daerah Kuala Tungkal sekarang.

Pelabuhan di pantai timur Sumatera itu mulai difungsikan sebagai pelabuhan samudera yang dapat dilabuhi kapal-kapal besar untuk menggantikan fungsi pelabuhan Teluk Wen, dan pelabuhan Teluk Wen difungsikan sebagai pelabuhan penyangga bagi kapal-kapal kecil yang melayani bongkar muat barang-barang dagang penduduk negeri Kerinci dan sekitarnya. Dari sini kemudian baru dibawa ke pelabuhan samudera di pantai Kuala Tungkal.

Pada akhirnya negara Koying melepaskan daerah pantai timur dan mendorong terbentuknya pemerintahan baru yang disebut dengan kerajaan Kantoli (Kuntal). Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Antara negara Koying dengan kerajaan Kuntal terjalin persahabatan yang baik.

Keberadaan Kerajaan Kandali
Nama Kantoli atau Kandali telah dikenal oleh pemerintahan Kaisar Hsiau-wu (459-464). Menurut catatannya, raja dari Kandali bernama Sa-pa-la-na-lin-da memerintahkan utusannya bernama Taruda untuk pergi ke negeri Cina.

Dari kitab sejarah dinasti Liang diperoleh keterangan bahwan antara tahun 430-475 M, beberapa kali utusan dari Ho-lo-tan dan Kan-t’oli datang di Cina, ada juga utusan dari To-lang – P’o-hwang.[1] Kantoli terletak di salah satu pulau di laut selatan. Adat kebiasaanya serupa di Kamboja dan Campa. Hasil negerinya yang terutama pinang, kapas dan kain-kain berwarna. Sedangkan dalam kitab sejarah dinasti Ming disebutkan bahwa San-fo-tsi dahulu disebut juga Kan-to-li.

Menurut G. Farrand, Kan-to-li di dalam berita Cina ini mungkin sama dengan Kandari yang terdapat dalam berita Ibnu Majid yang berasal dari tahun 1462. Karena San-fo-tsi dahulu juga disebut Kan-to-li, sedangkan San-fo-tsi diidentifikasikan sengan Sriwijaya, maka Farran menafsirkan Kan-to-li terletak di Sumatera dengan pusatnya di Palembang.

Sementara itu J.L. Moens mengidentifikasikan singkil Kendari dalam berita Ibnu Majid dengan Kan-to-li didalam kitab sejarah dinasti Liang dan Ming. Sedangkan yang dimaksud dengan San-fo-tsi ialah Kerajaan Malayu.

Pendapat lain mengenai Kan-to-li ditekukakan oleh J.J. Boeles. Ia mengatakan bahwa Kan-to-li yang disebut di dalam berita Cina itu mungkin berada di Thailand Selatan. Pendapatnya ini didasarkan atas adanya sebuah desa yang bernama Khantuli di Pantai Timur Thailand Selatan. Pendapat Boeles ini ditentang oleh O.W. Wolters, ia mengatakan bahwa Kan-to-li tidak mungkin ada di Thailand Selatan, karena di desa Khantuli sama sekali tidak ditemukan keramik Cina dari zaman Song lama. Ia cenderung untuk menempatkan Kan-to-li di Palembang, karena San-fo-tsi biasa dihubungkan dengan Palembang. Identifikasi Kan-to-li dengan Kandali atau Singkil Kendari juga dikemukakan oleh Obdeyn. Oleh karena Kan-to-li dianggap sama dengan San-fotsi, maka kemungkinan besar Kan-to-li di Sumatera Selatan. Tetapi pendapat umum di antara para ahli ialah, bahwa Kan-to-li diperkirakan di Pantai timur Sumatera bagian Selatan, yang daerah kekuasaannya meliputi daerah Jambi dan Palembang.

Dari kutipan di atas jelaslah kiranya bahwa sesungguhnya tidak ada pegangan sedikitpun yang dapat dijadikan titik tolah untuk melangkah lebih lanjut. Untuk menetapkan bahwa Kan-to-li adalah Malayu hanya berdasarkan berita Cina yang menyebutkan bahwa “San-fo-tsi dahulu disebut juga Kan-to-li kiranya belum memberi suatu kepastian, karena masih perlu dikaji secara khusus apakah rumus aljabar yang diterapkan ini pada tempatnya.

Sanusi Pane (1955) menyebutkan sejarah Tiongkok menyebut Kan-to-li, dimana kerajaan itu mengirim utusan penghabisan kalinya ke Tingkok di tahun 563 Masehi. Hampir boleh dipastikan, bahwa kerajaan itu terletak di Sumatera dan nama yang sebenarnya adalah Kandari.

Di daerah Jambi diyakini ada dua kerajaan kecil yang mulai muncul sekitar awal abad ke-5 M yakni kerajaan Ho-lo-tan dan Kan-to-li. Dalam sejarah dinasti Sung (960-1280 M) Holotan terletak di She-po atau Thu-po. Menurut pendapat Sartono (1978), She-po atau Thu-po dianggap sama dengan Tebo sekarang, yakni Muara Tebo. Di pinggiran sungai Batanghari dijumpai sebuah pemukiman kuno bernama Ke-do-tan. Masih perlu penelitian tentang toponim Ho-lo-tan dengan Ke-do-tan secara seksama.

Kerajaan kedua yang telah menjalin hubungan dengan Cina adalah kerajaan Kan-to-li. Menurut sumber Cina, kerajaan Kan-to-li telah berkali-kali mengirim utusan mulai tahun 441 – 563 M. Menurut pendapat Mulyanan (1981), toponim Kan-to-li sama dengan Kuntala atau Tungkal. Jadi kerajaan Kan-to-li berada di pedalaman sungai Tungkal, Jambi. Negeri Kan-to-li telah tenggelam pada permulaaan abad ke-7 masehi.

Menurut catatan yang dibuat dalam pemerintahan kaisar Wu dari dinasti (wangsa) Liang (502-549), kerajaan Kandali mengirim utusannya ke Cina pada tahun 502, 519 dan 520. Dilaporkan juga bahwa kerajaan Kandali berada di laut selatan dan adat kebiasaan penduduknya seperti Kamboja dan Campa. Hasil buminya meliputi; bahan pakaian berbunga (tenun ikat), kapas, dan pinang bermutu tinggi.

Sejarah dinasti Ming (1268-1643) mengemukakan bawha San-fo-tsi dulu disebut Kandali. Jadi mungkin Kandali terletak di wilayah San-fos-tsi, atau Kandali menjadi jajahan San-fo-tsi dalam hal San-fo-tsi identik dengan Sriwijaya (Muliana 1981). Menurut catatan Cina kerajaan San-fo-tsi berada di Laut Selatan antara Kemboja (Chen-la) dan She-po (Jawa). Raja San-fo-tso bersemanyam di Chan-pei (Jambi).

Menurut Mulyana (1981), tuponim Kandali dan Kantoli yang berada di sekitar Jambi, mungkin berasal dari India Selatan. Kedua tuponim, yakni Kandali dan Kantoli, berasal dari transliterisasi Cina suatu tempat yang belum diketahui hingga sekarang, sepertinya Benggala – Benggali, Ghandara – Ghandari, Badara – Badari, Kuntala – Kuntali, Kantoli – Kandali. Lebih jauh dikemukakan bahwa gophala diucap ghopal, Sanjaya sebagai Sanjay, Sriwijaya sebagai Sriwijay. Kuntala sebagai Kuntal dan juga Tungkal. Di Sumatea Timur terdapat sungai Tungkal yang bagian hulunya bernama sungai Pengabuan dan hilirnya bernama sungai Tungkal yang bermuara di Kuala Tungkal. Dalam penjumlahan negara Laut Selatan yang mengirim utusan ke Cina, oleh I Tsing tidak disebut-sebut tentang kerajaan Kuntala (Kandali, Kantoli). Nasib negera ini selanjutnya juga tidak diketahui, mungkin dikuasai oleh Jambi. Yang jelas, pada abad ke-7, muncul dua kerajaan di pantai timur Sumatera yakni: Moloyu (Malayu, Jambi) dan Sriwijaya (Palembang). Dalam perkembangan selanjutnya antara sekitar 670-742 Masehi Shih-li-fo-shih dianggap sebagai Sriwijaya dan antara 853 – 1037 Masehi sebagai San-fo-tsi.


Wah, kalu ini emang benar boleh dikatakan melayu yang ada di daerah kita jauh lebih dulu ada dari kerajaan Melayu Jambi (abad 7). Tapi sayang bukti – bukti sejarah itu tidak ada, jangankan bentuk bangunan, bekas jejak kehidupanpun tak ada (cerita –cerita dari pendahulu juga tidak ada) Dari pendapat arkeolog tersebut diatas mengatakan bahwa Kerajaan Kantoli (Kuntala) terdapat di pedalaman Sungai Tungkal atau disebut sekarang Sungai Pengabuan, pedalaman berarti daerah hulu Sungai Pengabuan. Sebelumnya dari hasil musyawrah tahun 1968 oleh pari tetua desa Merlung dan Tungkal Ulu serta Tungkal Ilir menyebutkan bahwa didaerah Merlung - Tungkal Ulu telah terdapat penduduk seperti di Merlung, Tanjung Paku, Suban sebelum kedatangan Kelompok 199 yang dipimpin oleh Datuk Andiko pada abad 17 sedangkan kuala tungkal belum ada penduduk sama sekali. Namun penduduknya hanya sedikit, pendapat saya sebagian penduduknya berpindah akibat dari musim kemarau yang panjang dan mengakibatkan sungai pengabuan kering, sama yang dilakukan oleh kelompok 199 yang dipimpin Datuk Andiko, namun ketika rombongan sampai di Kawasan Merlung – Tungkal Ulu hujan deras pun datang dan sungai Pengabuan kembali mengalir sehinggah kelompok 199 yang kemudian hanya 99 (baca sejarah Sebelumnya) menetap di daerah ini. Masalah bentuk peninggalan sejarah berbentuk bangunan belum ada, ini mungkin dikarenakan bangunan pada masa itu masih menggunakan kayu bukan batu, mengingat daerah ini tidak terdapat batuan alam yang besar dan mungkin penengetahuan manusia pada saat itu belum tinngi, atau mungkin peninggalan tersebut terkubur dalam tanah menginggat Kerajaan Kuntala muncul dan berakhir dari abad 5 – 7 M.

Ada lagi yang menarik, asal usul nama sungai Pengabuan menurut cerita berasal dari sejarah paham agama Hindu yang pada waktu itu menganggap sungai ini adalah salah satu sungai suci. Karena sungai ini adalah satu-satu sungai yang ada di sebelah timur Pulau Sumatera relatif jauh di air pasang sampai 7 – 8 jam perjalanan sedangkan sungai lain tidak seperti itu. Sungai ini dianggap suci sehingga menjadi tempat pembuangan abu-abuan mayat umat Hindu apabila telah dibakar. Asal kata Kubu-kubuan istilah Johor juga melekat menjadi Pengabuan. Sehingga kata kubu-kubuan dan abu-abuan digabungkan menurut alkisah menjadilah nama Pengabuan, Batang Sungai Pengabuan sekarang. Kalu kita hubungkan dengan kerajaan melayu kuntala dan sungai pengabuan memang ada hubungan, mengingat Melayu Kuntala adalah penganut agama hindu.

Salah satu kata Kuntala yang masih kita dengar sampai saat sekarang dan tidak asing adalah Lapangan Kuntala Merlung. Menjadi pertanyaan kita, apa alasan pendahulu kita menamai lapangan bola tersebut dengan Kuntala? Ayo pikir....

Ayo kita semua berpikir asal usul kita, nenek moyang kita. Kita buka misteri di balik asal usul peradaban di merlung tungkal ulu. Ingat, sejarah merupahkan indentitas suatu inividu, indentitas suatu daerah, indentitas sebuah bangsa. Mudah- mudahan suatu saat keajaiban itu muncul membuktikan sejarah asal usul peradaban di kawasan merlung tungkal ulu. Sejarah tak pernah berbohong namun pencatatan sejarah tidak ada yang benar – benar pasti.

Walaupun tulisan di atas jauh dari kebenaran tapi setidaknya kita tau asal usul kita dengan mengungkap misteri dibalik sejarah tersebut. Kebenaran letak kerajaan kuntala tersebut menurut penulis jauh dari kebenaran, jadi saya mohon tulisan ini jangan dianggap sebuah kebenaran, ini hanya memancing agar ada yang mau lebih mendalam meneliti sejarah Peradaban di Merlung – Tungkal Ulu.